KPDT Kuatkan Ekonomi Rakyat, Antisipasi Dampak Krisis Global

Adanya krisis perekonomian global yang melanda dunia saat ini, diharapkan tidak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Kuatnya perekonomian masyarakat kecil menjadi benteng untuk mengantisipasi pengaruh dari luar. Terbukti saat Indonesia mengalami Krismon ditahun 1997, UMKM menjadi benteng pertahanan terakhir dan terkuat karena UMKM adalah bentuk usaha rakyat ekstra formal yang kebal terhadap kehancuran sistem keuangan formal dunia.

Lampung, 20-21 Oktober 2008 – Sesuai dengan sasaran jangka menengah tahun 2009 untuk meningkatkan laju pendapatan penduduk di daerah tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) kembali melakukan kunjungan kerja ke provinsi Lampung. Kunjungan kerja ditujukan ke Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan.

Kunjungan kerja selama 2 (dua) hari ini, diawali dengan pemberian bantuan secara langsung ke Desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan yaitu Program Pengembangan ekonomi lokal (P2KPDT) berupa bantuan 120 ekor sapi dan pengukuhan Kader Pemuda Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB), lembaga yang dibentuk salah satu komponen di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy juga menyerahkan biaya operasional, laptop serta bansos untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

”Dengan bantuan ini diharapkan masyarakat memiliki modal usaha, untuk meningkatkan laju pendapatan penduduk yang pada akhirnya diharapkan mampu menurunkan indeks kemiskinan di daerah tertinggal,“ ujar Lukman Edy optimis.

Apalagi dengan adanya krisis perekonomian global yang melanda dunia saat ini, diharapkan tidak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Kuatnya perekonomian masyarakat kecil menjadi benteng untuk mengantisipasi pengaruh dari luar. Terbukti saat Indonesia mengalami Krismon ditahun 1997, UMKM menjadi benteng pertahanan terakhir dan terkuat karena UMKM adalah bentuk usaha rakyat ekstra formal yang kebal terhadap kehancuran sistem keuangan formal dunia.

UMKM tidak terperangkap dengan ulah spekulan maupun pemain besar yang menggurita. UMKM adalah usaha komunitas yang justru kekuatannya bertumpu pada modal sosial dan modal lingkungan. ”Daerah Tertinggal di Indonesia harus dikembangkan dengan basis modal sosial dan modal lingkungan yang berkelanjutan dan salah satu strategi kunci adalah bagaimana mengembangkan Desa Model yang berbasis ekonomi sosial dan lingkungan. Bentuknya dapat berupa sistem manajemen koperasi modern dan One Village One Product unggul dan ulung yang berasal dari daerahnya,“ jelas Lukman Edy dalam kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

“Saat ini dimana pemerintah sedang menggalakan usaha atau ekonomi kreatif, azas modal sosial dan lingkungan menjadi aset utama apalagi jika aspek parawisata yang erat terkait dengan sosial budaya dan lingkungan alam dapat ditingkatkan maka daerah tertinggal justru dapat menjadi tolok ukur suksesnya pembangunan nasional dengan semangat otonomi yang sesungguhnya. Karena modal sosial dan lingkungan ini erat kaitannya dengan kecakapan lokal ( local capacity) ,“ tambahnya.

Selain kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebagai luncuran Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). DIPA kepada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Utara dan Way Kanan.

‘Program ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan perbatasan.‘ tegas Lukman Edy

Kunjungan kerja di Lampung Barat ditutup dengan Rapat Koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat sekaligus menyerahkan bibit karet 65.000 batang serta bantuan biaya operasional, laptop dan bansos kepada LKM.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Menteri mengadakan rapat koordinasi midterm review Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) 5 (lima) kabupaten ; Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan dan Propinsi Lampung. serta Rencana Anggaran Dasar (RAD) 2009 di kantor Pemerintah Daerah Propinsi Lampung .

Dalam kunjungan kerjanya ke Lampung, Menteri Negara PDT didampingi oleh Rachmat Tatang, Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia usaha, Dodo Suparman, Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya, Tatang Wiranto, Deputi Pengembangan Daerah serta para Staf Ahli Menteri.

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Drs. M. Zuhri, M.Si, Kepala Bagian Humas KPDT di telp: 021-3500334

Catatan ;

Berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Proyek Tahun 2007 & 2008 KPDT. Tahun 2007 Bansos dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar sebanyak 115 unit dengan nilai sebesar Rp 651 juta. Sedangkan tahun 2008 PLTS tersebar sebanyak 75 unit senilai Rp 50 juta dengan satu unit PLTS terpusat senilai Rp 1,6 miliar. Selain itu di Kabupaten Lampung Selatan juga dibangun Pos Kesehatan desa keliling sebanyak 4 unit senilai Rp 85 juta. Disertai dengan Bansos berupa sapi senilai Rp 750 juta sebagai usaha Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2SEDT).

Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur juga telah dibangun Pos Kesehatan desa keliling dengan jumlah yang sama dengan Kabupaten Lampung Selatan dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta. Sebelumnya pada tahun 2007, KPDT telah menyerahkan bansos berupa alat mesin pertanian (hand tractor) senilai Rp 147 juta.

Sementara di Kabupaten Way Kanan tahun 2008, bansos berupa Pos Kesehatan Desa Keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta.

Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Tahun 2007 telah dilakukan bansos dengan mendirikan prasarana air bersih sebanyak 1 unit senilai Rp 248 juta dan PLTS terpusat senilai Rp 1,5 miliar sebanyak 1 unit. Sedangkan tahun 2008 dibangun pos kesehatan desa keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta, dilanjutkan dengan membangun PLTS terpusat satu unit dan tersebar sebanyak 105 unit, masing-masing senilai Rp 1,6 miliar dan Rp 699 juta.

Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 juga mendapatkan bansos berupa pembangunan Pos Kesehatan desa keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta. (**)

source : www.kompas.com

Mahasiswa Pun Bisa Bermain Saham Lho...

KETIKA krisis finansial global melanda, ditandai dengan kolapsnya pe rusahaan-perusahaan keuangan lalu bursa saham mulai rontok, sejumlah kaum muda, bahkan mahasiswa, pun ikut panik. Sebab, ini terkait langsung dengan nasib mereka.

Kecemasan ini tidak terkecuali muncul dalam diri Asyhadi Fadhli (25). Alumnus Universitas YPKP Sangga Buana ini adalah salah satu investor yang biasa bermain di bursa efek. Penampilannya sangat sederhana, berjaket kulit hitam tebal dan bercelana bahan. Lebih mirip polisi, ketimbang kaum parlente berkocek tebal-stereoti p yang umum muncul pada para pelaku pasar modal.

Di era sekarang, dunia pasar modal tidak lagi didominasi kaum berduit dan punya waktu lebih. Dosen-dosen muda, bahkan mahasiswa, pun sudah berani terjun ke investasi beresiko tinggi ini. Banyaknya layanan perusahaan sekuritas, belum lagi yang melibatkan kerjasama kampus, membuat jenis investasi ini makin terjangkau di masyarakat.

Untuk mendaftar, melakukan transaksi, atau sekadar memantau pergerakan saham secara real time (aktual), investor tidak perlu d atang jauh-jauh ke BEJ, BES atau kantor sekuritas. Cukup dilakukan di pojok-pojok Bursa Efek Jakarta atau Surabaya yang ada di kampus -kampus.

Di Kota Bandung, pojok pasar modal setidaknya ada di dua tempat, yaitu YPKP Sangga Buana dan Universitas Kristen Maranatha.

Di tempat ini, seperti halnya dirasakan Fadhli, tidak perlu modal besar untuk awal investasi. Khusus mahasiswa, alumni, dan dosen, diperbolehkan melakukan deposit awal hanya Rp 5 juta. Bandingkan dengan di perusahaan sekuritas umumnya yang rata-rata itu mematok Rp 25 juta - Rp 50 juta, untuk deposit. Transaksi minimal adalah satu lot (500 lembar saham).

Pembelajaran

"Buat saya, ini lebih untuk pembelajaran. Dulu, diperkenalkan waktu praktikum," ujar Fadhil menjelaskan motivasinya berinvestasi di bursa saham. Dana deposit diperoleh dari hasil menyisihkan uang saku kuliahnya. Eric Yova (26), alumnus Maranatha, berani beralih ke saham, dari sebelumnya investasi reksadana, dengan memanfaatkan kejat uhan harga saham saat ini.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Indonesia saat ini adalah terendah sejak 10 tahun terakhir. Kini di level 1.228. Atau, turun 50 persen dari kondisi normal. "Sekarang ini kan menjelang window dressing, di mana perusahaan-perusahaan lagi coba memperbaiki laporan keuangannya. Di kondisi ini, saham biasanya cenderung bergerak naik, tutur karyawan perusahaan asuransi ini. Namun, analisa ini bisa saja tidak terbukti. Ya resiko. Mumpung masih muda," tandasnya.

Sari, staf administrasi di Pojok Bursa Universitas Maranatha, ikut bermain saham karena ikut-ikutan. "Karena terbiasa lihat teman-teman bermain. Senang juga melihat kalau ada teman yang untung, karena sahamnya naik," tutur perempuan yang baru 1,5 bulan ini berinvestasi dengan cara menyisihkan gajinya untuk modal.

Alumnus Ekonomi Maranatha ini punya pakem saat berinvestasi, Jangan terlalu maruk!. Maka, seperti kemarin, saat sahamnya bergerak ke angka 1.520 (waktu dibeli 1.380), langsung saja itu dijual.

Perlu analisa

Menurut Wakil Koordinator Pojok Bursa Universitas Maranatha Surya Setyawan, bermain saham tidak sepenuhnya spekulasi. Perlu analisa dan perhitungan tinggi. Baik itu dari kajian fundamental, macam kemampuan perusahaan, kondisi makro-ek onomi hingga isu-isu keamanan nasional. Lalu, kajian teknis, yaitu data-data pendukung macam grafik pergerakan saham atau catatan data tentang saham itu sendiri.

Meskipun hanya berupa pojok BEJ level kampus, nilai transaksi di YPKP Sangga Buana misalnya, tidak bisa dilihat sebelah mata. Per harinya, menurut Manager Divisi Jual Beli Pojok BEJ YPKP Sangga Buana, nilai transaksi mencapai Rp 200 juta. Bahkan, sebelum krisis finansial, perputaran uang di tempat ini rata-rata Rp 400 juta. Pernah capai Rp 1 milia r sehari. Jumlah investor yang terdata adalah 236 orang, dimana 30 persen nya mahasiswa. Segelintir mahasiswa, per harinya, bahkan biasa bertransaksi hingga Rp 100 juta.

source : www.kompas.com

18 Universitas Ikuti Lomba Roket

.

YOGYAKARTA, SABTU - Sedikitnya 18 universitas se-Indonesia mengikuti lomba roket tingkat nasional kerja sama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di pantai Pandansimo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (30/11).

"Enam universitas dari Jakarta, satu universitas dari Bandung, dua universitas dari Semarang, satu universitas dari Salatiga, delapan universitas dari DIY, satu universitas dari Solo, dan masing-masing empat universitas dari Surabaya dan Malang," ungkap Handoko Slamet Riyadi dari LAPAN, di Bantul, Sabtu (29/11).

Ia mengatakan, lomba roket tersebut terbagi dalam 27 tim, satu timnya terdiri atas minimal dua orang dan maksimal lima orang. "Maksud diadakannya lomba ini adalah memancing minat dan bakat dari mahasiswa serta menyosialisasikan teknologi roket dan satelit," katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya lomba ini Indonesia memiliki investasi anak muda yang ahli di bidang teknologi sehingga tidak terlambat atau tertinggal dengan negara-negara lain.

Alasan dipilihnya pantai Pandansimo menjadi tempat lomba roket, menurut Handoko, karena lokasi pantai yang strategis dan bukan pantai daerah nelayan.

"Rencananya pada 2014 LAPAN akan mengorbitkan satelit buatan sendiri dengan ketinggian 320 km," katanya.

Sementara itu, dosen Fakultas Teknik UGM Yogyakarta, Ari Sulistyo, mengatakan perlunya menyebarluaskan prestasi anak-anak bangsa yang maju di berbagai bidang.

source : www.kompas.com

Puting beliung di UGM

Puting beliung di UGM

Hancurnya Kapitalisasi di dunia

Sebuah fakta yang berbicara, tidak terbantahkan lagi bahwa paham kapitalis sangatlah rapuh.Akhir-akhir ini kita sudah banyak melihat dan mendengar berita, bahwa telah terjadi krisis finansial yang melanda negara yang dijuluki "super power", Amerika Serikat.Rapuhnya paham kapitalis diindikasikan oleh kredit macet dari properti-properti di negara tersebut, yang kemudian membuat colleps perusahaan-perusahaan lembaga keuangan terbesar di dunia, seperti Lehmans brother, meryllinch, America International Group (AIG) dan lain-lain.Bayangkan, perusahaan tersebut yang memiliki sokongan dana triliunan dollar amerika yang sudah berdiri lama colleps dalam beberapa pekan saja.Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya perekonomian kapitalis.Bahkan dana recovery Amerika serikat sebesar 700 milliar dollar amerika pun yang disebut-sebut sebagai proyek "cuci tangan" george bush mendekati akhir jabatanya tidak mampu mengatasi krisis yang terjadi di negara tersebut.Dampak resesi amerika yang parah tersebut menjalar keberbagai negara yang mempunyai kepentingan ekonomi dengan AS.Dan sayangnya, negara indonesia kita tercinta ini pun tak terlepas dari jeretan resesi tersebut.Harga saham merosot hampir 10%, nilai tukar rupiah pun merosot, begitu juga berbagai harga-harga saham di berbagai belahan dunia lainnya.Namun, hal ini tidak berpengaruh pada negara yang tidak tergantung dengan ekonomi AS, seperti China dan India.George bush pun langsung mengambil inisiatif untuk berunding, agar dapat membantu mengatasi krisis keuangan yang menimpa negaranya.

Kapitalisasi Perekonomian indonesia

Selamat datang pembaca semuanya.Saya ingin memposting sedikit pemikiran saya kepada kawan-kawan semua.Perekonomian indonesia belumlah terlepas dari kapitalisasi asing.Kita telah mengetahui dan sering mendengar aset-aset berharga milik bangsa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bangsa indonesia,kini kepemilikanya telah dikuasai asing.Berbagai sektor perekonomian strategis seperti Migas,telekomunikasi,barang tambang,dan lain sebagainya sudah banyak dikuasai asing.Fenomena apakah yang terjadi?Padahal kita tahu bahwa kekayaan SDA kita amat sangat melimpah,tetapi apa yang terjadi dengan keadaan hidup rakyat indonesia?Sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan.Kapitalisasi perekonomian indonesia oleh asing agaknya dapat menjadi sebuah kekhawatiran kita.Kenapa?karena jika ini terus terjadi,kita dapat menjadi seperti "Sapi Perah" bangsa kapitalis.Ada beberapa hal yang mendasari saya mengapa kapitalis akan mengancam indonesia.Trilogo pembangunan,yaitu,Pertumbuhan,Stabilisasi,dan Pemerataan yang tidak dapat dicapai oleh kapitalisme.Kapitalis hanya mengacu pada Pertumbuhan dan stabilisasi,namun tidak untuk pemerataan ekonomi.Akibatnya terjadilah kesenjangan sosial,yang kaya semakin kaya,yang miskin semakin miskin,inilah yang terlihat di indonesia.Kita lihat Irian Jaya yang mendapat julukan "Sleep Giant" yang kekayaan alamnya dikeruk habis oleh Freeport,namun adakah kemajuan kesejahteraan ekonomi yang terlihat di masyarakatnya?padahal kekayaan alam yang dikeruk tersbut mampu mensejahterakan mereka.Gas,minyak bumi,yang seharusnya kita dapat menikmati untungnya disaat arganya naik,tetapi malah membuat kita semakin sengsara.kenapa?karena sebagian besar barang tambang kita tersebut dijual ke asing dan kita membelinya dengan harga yang tinggi.Ironis memang,tapi itulah yang terjadi dibangsa kita tercinta ini.padahal kita mempunyai jatidiri perekonomian bangsa kita sendiri,yaitu Perekonomian Pancasila.Inilah bacaan yang saya dapat dari berbagai artikel alm.Prof.Mubyarto.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Praktek-praktek liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia sejak medio delapanpuluhan bersamaan dengan serangan globalisasi dari negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila. Namun sejauh ini gagal karena politik ekonomi diarahkan pada akselerasi pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tinggi ketimbang pemerataan hasil-hasilnya.

Trilogi Pembangunan

Sebenarnya sejak terjadinya peristiwa “Malari” (Malapetaka Januari) 15 Januari 1974, slogan Trilogi Pembangunan sudah berhasil dijadikan “teori” yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan . Trilogi pembangunan terdiri atas Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan karena sejak 1973/74 selama 7 tahun Indonesia di”manja” bonansa minyak yang membuat bangsa Indonesia “lupa daratan”. Rezeki nomplok minyak bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para investor asing untuk ikut “menjarah” kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia , selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-88. Kebijakan penarikan investor yang menjadi sangat liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang tokoknya mengaku kecolongan dengan menyatakan:

Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal. (Radius Prawiro. 1998:409)

Himbauan Ekonomi Pancasila

Pada tahun 1980 Seminar Ekonomi Pancasila dalam rangka seperempat abad FE-UGM “menghimbau” pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi. Ada peringatan “teoritis” bahwa ilmu ekonomi Neoklasik dari Barat memang cocok untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional, tetapi tidak cocok atau tidak memadai untuk mencapai pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial. Karena amanah Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka ekonom-ekonom UGM melontarkan konsep Ekonomi Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman mendasar dari setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Jika Emil Salim pada tahun 1966 menyatakan bahwa dari Pancasila yang relevan dan perlu diacu adalah (hanya) sila terakhir, keadilan sosial, maka ekonom-ekonom UGM menyempurnakannya dengan mengacu pada kelima-limanya sebagai berikut:

Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi mekin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana terjadi pemerintah Orde Baru yang sangat kuat dan stabil, memilih strategi pembangunan berpola “konglomeratisme” yang menomorsatukan pertumbuhan ekonomi tinggi dan hampir-hampir mengabaikan pemerataan. Ini merupakan strategi yang berakibat pada “bom waktu” yang meledak pada tahun 1997 saat awal reformasi politik, ekonomi, sosial, dan moral.obalisasi atau Gombalisasi

Dalam 3 buku yang menarik The Globalization of Poverty (Chossudovsky, 1997), Globalization Unmasked (Petras & Veltmeyer, 2001), dan Globalization and Its Discontents (Stiglitz, 2002) dibahas secara amat kritis fenomena globalisasi yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang yang justru menjadi semakin miskin (gombalisasi). Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa globalisasi tidak lain merupakan pemecahan kejenuhan pasar negara-negara maju dan mencari tempat-tempat penjualan atau “pembuangan” barang-barang yang sudah mengalami kesulitan di pasar dalam negeri negara-negara industri maju.

Globalization is … the outcome of consciously pursued strategy, the political project of a transnational capitalist class, and formed on the basis of an institutional structure set up to serve and advance the interest of this class (Petras & Veltmeyer. 2001: 11)

Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor 1994, mengejutkan dunia dengan keberaniannya menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan “siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Keberanian menerima jadwal AFTA dan APEC ini, kini setelah terjadi krismon 1997, menjadi bahan perbincangan luas karena dianggap tidak didasarkan pada gambaran yang realistis atas “kesiapan” perekonomian Indonesia. Maka cukup mengherankan bila banyak pakar Indonesia menekankan pada keharusan Indonesia melaksanakan AFTA tahun 2003, karena kita sudah committed. Pemerintah Orde Baru harus dianggap telah terlalu gegabah menerima kesepakatan AFTA karena mengandalkan pada perusahaan-perusahaan konglomerat yang setelah terserang krismon 1997 terbukti keropos.

Peran Negara dalam Program Ekonomi dan Sosial

Meskipun ada kekecewaan besar terhadap amandemen UUD 1945 dalam ST MPR 2002 yang semula akan menghapuskan asas kekeluargaan pada pasal 33, yang batal, namun putusan untuk menghapus seluruh penjelasan UUD sungguh merupakan kekeliruan sangat serius. Syukur, kekecewaan ini terobati dengan tambahan 2 ayat baru pada pasal 34 tentang pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu (ayat 2), dan tanggungjawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3). Di samping itu pasal 31, yang semula hanya terdiri atas 2 ayat, tentang pengajaran sangat diperkaya dan diperkuat dengan penggantian istilah pengajaran dengan pendidikan. Selama itu pemerintah juga diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk semua itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari nilai APBN dan APBD.

Demikian jika ketentuan-ketentuan baru dalam penyelenggaraan program-program sosial ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, sebenarnya otomatis telah terjadi koreksi total atas sistem perekonomian nasional dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial kita yang tidak lagi liberal dan diserahkan sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan pasar bebas. Penyelenggaraan program-program sosial yang agresif dan serius yang semuanya dibiayai negara dari pajak-pajak dalam APBN dan APBD akan merupakan jaminan dan wujud nyata sistem ekonomi Pancasila.

Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan, dan Ekonomi Pancasila

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, menjadi populer istilah Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal.

Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung Hatta, UGM mengumumkan berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan kajian-kajian tentang Ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Sistem Ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan, jika diterapkan secara tepat pada setiap kebijakan dan program akan dapat membantu terwujudnya keselarasan dan keharmonisan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Penutup

Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1966 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Selama Orde Baru (1966-1998) sistem ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pasal 33 UUD 1945, tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral, tidak demokratis, dan tidak adil. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan/penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter tahun 1997.

Aturan main sistem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) menjadi slogan baru yang diperjuangkan sejak reformasi. Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam ekses kehidupan ekonomi yang liberal.