Adanya krisis perekonomian global yang melanda dunia saat ini, diharapkan tidak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Kuatnya perekonomian masyarakat kecil menjadi benteng untuk mengantisipasi pengaruh dari luar. Terbukti saat Indonesia mengalami Krismon ditahun 1997, UMKM menjadi benteng pertahanan terakhir dan terkuat karena UMKM adalah bentuk usaha rakyat ekstra formal yang kebal terhadap kehancuran sistem keuangan formal dunia.
Lampung, 20-21 Oktober 2008 – Sesuai dengan sasaran jangka menengah tahun 2009 untuk meningkatkan laju pendapatan penduduk di daerah tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) kembali melakukan kunjungan kerja ke provinsi Lampung. Kunjungan kerja ditujukan ke Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan.
Kunjungan kerja selama 2 (dua) hari ini, diawali dengan pemberian bantuan secara langsung ke Desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan yaitu Program Pengembangan ekonomi lokal (P2KPDT) berupa bantuan 120 ekor sapi dan pengukuhan Kader Pemuda Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB), lembaga yang dibentuk salah satu komponen di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy juga menyerahkan biaya operasional, laptop serta bansos untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
”Dengan bantuan ini diharapkan masyarakat memiliki modal usaha, untuk meningkatkan laju pendapatan penduduk yang pada akhirnya diharapkan mampu menurunkan indeks kemiskinan di daerah tertinggal,“ ujar Lukman Edy optimis.
Apalagi dengan adanya krisis perekonomian global yang melanda dunia saat ini, diharapkan tidak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Kuatnya perekonomian masyarakat kecil menjadi benteng untuk mengantisipasi pengaruh dari luar. Terbukti saat Indonesia mengalami Krismon ditahun 1997, UMKM menjadi benteng pertahanan terakhir dan terkuat karena UMKM adalah bentuk usaha rakyat ekstra formal yang kebal terhadap kehancuran sistem keuangan formal dunia.
UMKM tidak terperangkap dengan ulah spekulan maupun pemain besar yang menggurita. UMKM adalah usaha komunitas yang justru kekuatannya bertumpu pada modal sosial dan modal lingkungan. ”Daerah Tertinggal di Indonesia harus dikembangkan dengan basis modal sosial dan modal lingkungan yang berkelanjutan dan salah satu strategi kunci adalah bagaimana mengembangkan Desa Model yang berbasis ekonomi sosial dan lingkungan. Bentuknya dapat berupa sistem manajemen koperasi modern dan One Village One Product unggul dan ulung yang berasal dari daerahnya,“ jelas Lukman Edy dalam kunjungan kerja di Provinsi Lampung.
“Saat ini dimana pemerintah sedang menggalakan usaha atau ekonomi kreatif, azas modal sosial dan lingkungan menjadi aset utama apalagi jika aspek parawisata yang erat terkait dengan sosial budaya dan lingkungan alam dapat ditingkatkan maka daerah tertinggal justru dapat menjadi tolok ukur suksesnya pembangunan nasional dengan semangat otonomi yang sesungguhnya. Karena modal sosial dan lingkungan ini erat kaitannya dengan kecakapan lokal ( local capacity) ,“ tambahnya.
Selain kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebagai luncuran Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). DIPA kepada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Utara dan Way Kanan.
‘Program ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan perbatasan.‘ tegas Lukman Edy
Kunjungan kerja di Lampung Barat ditutup dengan Rapat Koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat sekaligus menyerahkan bibit karet 65.000 batang serta bantuan biaya operasional, laptop dan bansos kepada LKM.
Sebelum bertolak ke Jakarta, Menteri mengadakan rapat koordinasi midterm review Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) 5 (lima) kabupaten ; Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan dan Propinsi Lampung. serta Rencana Anggaran Dasar (RAD) 2009 di kantor Pemerintah Daerah Propinsi Lampung .
Dalam kunjungan kerjanya ke Lampung, Menteri Negara PDT didampingi oleh Rachmat Tatang, Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia usaha, Dodo Suparman, Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya, Tatang Wiranto, Deputi Pengembangan Daerah serta para Staf Ahli Menteri.
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Drs. M. Zuhri, M.Si, Kepala Bagian Humas KPDT di telp: 021-3500334
Catatan ;
Berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Proyek Tahun 2007 & 2008 KPDT. Tahun 2007 Bansos dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar sebanyak 115 unit dengan nilai sebesar Rp 651 juta. Sedangkan tahun 2008 PLTS tersebar sebanyak 75 unit senilai Rp 50 juta dengan satu unit PLTS terpusat senilai Rp 1,6 miliar. Selain itu di Kabupaten Lampung Selatan juga dibangun Pos Kesehatan desa keliling sebanyak 4 unit senilai Rp 85 juta. Disertai dengan Bansos berupa sapi senilai Rp 750 juta sebagai usaha Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2SEDT).
Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Timur juga telah dibangun Pos Kesehatan desa keliling dengan jumlah yang sama dengan Kabupaten Lampung Selatan dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta. Sebelumnya pada tahun 2007, KPDT telah menyerahkan bansos berupa alat mesin pertanian (hand tractor) senilai Rp 147 juta.
Sementara di Kabupaten Way Kanan tahun 2008, bansos berupa Pos Kesehatan Desa Keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta.
Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Tahun 2007 telah dilakukan bansos dengan mendirikan prasarana air bersih sebanyak 1 unit senilai Rp 248 juta dan PLTS terpusat senilai Rp 1,5 miliar sebanyak 1 unit. Sedangkan tahun 2008 dibangun pos kesehatan desa keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta, dilanjutkan dengan membangun PLTS terpusat satu unit dan tersebar sebanyak 105 unit, masing-masing senilai Rp 1,6 miliar dan Rp 699 juta.
Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 juga mendapatkan bansos berupa pembangunan Pos Kesehatan desa keliling sebanyak 3 unit senilai Rp 64 juta dengan PLTS tersebar sebanyak 105 unit senilai Rp 699 juta. (**)
source : www.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar